Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja  adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Pegawai (PNS) itu akan memperoleh tunjangan penuh jika tugasnya dapat diselesaikan sepenuhnya. Kalau pekerjaannya dilaksanakan tidak secara menyeluruh tentunya tunjangan kinerja  yang didapatkannya akan fluktuatif. Bisa turun, bisa naik.

Tunjangan kinerja  itu tidak semata-mata diberikan secara penuh setiap bulannya, namun ada hitungannya. Prinsip yang harus dipahami adalah tunjangan kinerja  bisa naik, bisa turun, kenaikan tunjangan kinerja  tidak akan melebihi batasannya dan bisa turun sesuai kinerja yang dilakukan oleh pegawai.

Prinsip dalam remunerasi PNS adalah pemberian tunjangan kinerja  kepada PNS didasarkan PADA jabatan serta kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus berpegang pada merit system, yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja  harus berbasis kinerja, beban pekerjaan dan tingkatan setiap jabatan.

Ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja  yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai.

Kelas dan nilai suatu jabatan digunakan untuk memutuskan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. Kelas dan nilai suatu jabatan didapatkan atau ditetapkan melalui mekanisme yang dikenal sebagai Evaluasi Jabatan yang dipergunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan

Tunjangan kinerja melekat dengan tugas-tugas semua jabatan yang dimiliki oleh PNS yang pada prinsipnya memiliki jabatan.

Ada 2 (dua) pengelompokan besar jabatan yakni jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
  1. Jabatan fungsional umum itu adalah PNS yang diberikan tugas-tugas, contohnya di bidang administrasi umum seperti tata usaha, surat-menyurat dan sebagainya. 
  2. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan fungsional yang memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Misalnya Pranata Humas, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis, Monitoring Frekuensi, PPNS dan lainnya yang mempunyai tugas-tugas khusus.
Seluruh pelaksanaan tugas itu harus ada bukti (hitam di atas putih), terdapat pembuktian setiap dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas-tugas itu harus dilaksanakan menyesuaikan dengan tingkat jabatannya supaya kinerjanya proporsional yang akan dikolerasikan dengan tunjangan kinerja nya secara proporsional, pungkasnya


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tunjangan Kinerja Kementerian Perhubungan

Image
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, selain diberikan pengh...
Read more

Tunjangan Kinerja Mahkamah Konstitusi

Image
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekre...
Read more

Tunjangan Kinerja Kementerian Agama

Image
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Agama, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bu...
Read more